Juwita VJ Glory Anggraini

Berhenti mengecam kegelapan, Nyalakan lilin!! Sekarang

STRUKTUR dan FUNGSI POLITIK

Posted Tuesday, May 29th, 2012

A.  STUKTUR DAN FUNGSI-FUNGSI POLITIK

Unit dasar struktur politik adalah peran individu. Peran merupakan pola-pola perilaku yang teratur, yang ditentuksn oleh harapan-harapannya sendiri dan tindakan-tindakan dan orang lain. Struktur senantiasi melibatkan fungsi-fungsi politik, dan karenanya pendekatan yang digunakan biasa disebut sebagai struktur fungsional. Menurut Almond dan Powell Jr., keuntungan pendekatan structural fungsional memberikan kesempatan kepada kita guna menghindari kebingungan yang mungkin timbul anatara tujuan-tujuan struktur yang bersifat formal dengan fungsi-fungsi yang secara actual mereka jalankan. Sebagai contoh, peemilihan nasional di Inggris dan di bekas Uni Soviet memepunyai tujuan yang sama yakni dalam rangka rekrutmen pemimpinan politik nasional dan kesamaan struktur internal – satu orang satu suara (one man one vote). Namun, pada kenyataannya di kedua Negara ini, para pemilih mempunyai fungsi-fungsi politik yang sangat bebeda. Dibekas Uni Soviet, para pemilih hanya mempunyai dampak yang sangat kecil dama memengaruhi pemilihan pemimpinan nasioanal, pemilih hanya mengiakan terhadap kandidat yang telah di calonkan oleh Partai Komunis. Sementara itu, di Inggris, para pemilih mempunyai dampak yang sangat besar dalam memengaruhi rekrutmen pemimpin nasional.

Menurut Almond dan Powwel Jr., struktur politik dapat dibedakan dalam system, proses, dan aspek-aspek kebijakan. Struktur system merujuk pada organisasi dan institusi yang memelihara atau mengubah (maintain or change) struktur politik, dan secara khusus struktur menampilkan fungsi-fungsi sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan komunikasi politik. Ketiga fungsi ini hamper selalu ada dalam system politik. Fungsi-fungsi sosialisasi politik merupakan fungsi bagaimana generasi muda dan anak-anak mendapatkan sosialisasi kehidupan politik dari berbagai institusi seperti keluarga, tempat-tempat ibadah, lingkungan kerja, sekolah, dan lain sebagainya. Rekrutmen politik melibatkan proses bagaimana pemimpin-pemimpin politik direkrut melalui, misalnya partai-partai politik. Komunikasi politik menjadi penyambung bagi keseluruhan system agar dapat bekerja sebagaimana mestinya. Tanpa adanya komunikasi politik, energy yang berada dalam elemen-elemen system politik tidak dapat mengalir. Akibatnya, system politik mengalami kemacetan.

Struktur proses politik melibatkan bagaimana fungsi-fungsi artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pembuatan kebijakan, dan implement tasi kebijakan dilaksanakan oleh struktur politik. Struktur proses melibatkan di antaranya kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, media masa, eksekutif, dan lain sebagainya, di mana masing-masing struktur ini mempunyai peran politiknya masing-masing.

Selanjutnya, jika struktur proses dapat dipahami sebagai bagian dari isi kebijakan-kebijakan public yang spesifik atau, setidaknya, seolah-olah fungsi-fungsi proses oleh struktur-struktur yang sama untuk semua kebijakan, maka struktur kebijakan lebih pada kebijakan-kebijakan spesifik, seperti kebijakan pertahanan, kebijakan pangan, dan lain sebagainya.

  1. B. PEMERINTAHAN DAN BIROKRASI

Dalam sistem politik, pemerintahan dan birokrasi merupakan struktur politik penting karena menyangkut bagaimana pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakan dilakukan. “Government”, demikian Almond dan Powell Jr mengemukakan, “is a set of policy making and policy implementing structures with binding authority over a particular territory”. Menurut Almond dan Powell Jr, agen-agen pemerintahan meskipun terspesialisasi dalam banyak cara adalah multifungsional. Agen-agen eksekutif membuat kebijakan sebagaimana memperkuat dan mengambil keputusan-keputusan, agen-agen legislatif berpartisipasi dalam implementasi kebijakan (pada saat melakukan investigasi, misalnya) seperti halnya partisipasi yang mereka lakukan dalam membuat kebijakan.

Lembaga pemerintahan didukung oleh para eksekutif politik, yang mempunyai banyak nama dan title. Beberapa eksekutif disebut sebagai presiden, tetapi berbeda dalam hal kekuasaan yang mungkin mereka laksanakan dan fungsi-fungsi yang mereka tampilkan. Sementara yang lainnya, disebut sebagai perdana menteri. Eksekutif politik juga mempunyai nama kolektif seperti kabinet, dewan meneteri, politbiro, atau presidium. Di banayak negara, barangkali eksekutif politik ini mempunyai nama-nama yang berbeda, tetapi melaksanakan peran dan fungsi yang kurang lebih sama.

Indonesia, setelah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah mengalami amandemen, menganut sistem pemerintahan presiedensial di mana presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa lima tahun. Pasal 6A ayat (1) menegaskan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan pasal (2) menyebutkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaa pemilihan umum. Selanjutnya, pasal 7A menyebutkan bahwa “Presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Usul dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/ wakil presiden”.

Dengan amandemen UUD 1945 ini, terlihat terjadi perbedaan antara era reformasi dengan era Orde Baru. Pada masa Orde baru di mana UUD 1945 belum diamandemen, presiden dan wakil presiden harus mempertanggungjawabkan kekuasaan kepada MPR pada masa akhir jabatannya. Dalam hal itu, MPR merupakan cermin kedaulatan rakyat, yang sayangnya sebagian besar diangkat oleh presiden. Dengan begitu, presiden mempunyai kedudukan yang sangat kuat. Inilah barangkali yang  menjadi salah satu penyebab mengapa Soeharto mampu mempertahankan tampuk kekuasaannya selama lebih dari tiga dekade. MPR yang sebagian besar dipilih preseiden akan cenderung memilih presiden Soeharto secara terus menerus, bahakan ketika arus besar massa rakyat tidak lagi mengehendaki soeharto menjadi presiden pada Pemilu 1997. Akibatnya, MPR tidak lagi menjadi cermin aspirasi rakyat, tetapi menjadi cermin aspirasi kelompok-kelompok elite yang berada dalam lingkaran kekuasaan, yang pada masa Orde Baru adalah Soeharto dan kroni-kroninya.

Situasi semacam ini juga terjadi ketika pemilihan umum 1999. Pada masa ini, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR. Namun ironisnya, partai pemenangnya pemilu justru gagal menempatkan calonnya sebagai presiden. Mengapa demikian? Ini disebabkan karena partai-partai kecil yang melakukan koalisi berhasil menggolkan calonnya, yang waktu itu Abdurahman Wahid, menjadi presiden. Kondisi semacam ini sangat mungkin terjadi, karena pada akhirnya pilihan terhadap presiden dan wakil presiden akan sangat ditentukan oleh lobby-lobby politik ditingkat elite, yang mungkin saja bertentangan dengan kehendak rakyat.

Mengoreksi kesalahan ini, MPR kembali melakukan amandemen UUD 1945. Dalam hal pemilihan presiden dan wakil presiden, amandemen tersebut menghasilkan dua hal penting, yakni mengurangi kekuasaan MPR dengan berkonsentrasi pada persoalan-persoalan UUD dan tidak lagi memilih presiden dan wakil presiden. Selanjutnya, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pemilihan langsug ini membuat kedudukan presiden sangan kuat, dan hanya bisa dijatuhkan setelah presiden terbukti secara hukum melakukan pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi.

  1. C. Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPR di Indonesia adalah 560. Masa jabatan setiap anggota DPR adalah 5 tahun. DPR mempunyai fungsi ; legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Ä  Legislasi

Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Ä  Anggaran

Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.

Ä  Pengawasan

Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

DPR mempunyai bebrapa hak, yaitu; hak interpelasi, hak angket, hak imunitas, dan hak menyatakan pendapat.

Ä  Hak interplasi

Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ä  Hak angket

Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ä  Hak imunitas

Hak imunitas adalah kekebalan hukum dimana setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan dan diluar pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik.

Ä  Hak menyatakan pendapat

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:

  • Kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional
  • Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket
  • Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
  1. D. Lembaga Peradilan

Ä Pengertian peradilan

Peradilan adalah salah suatu urusan di dalam rumah tangga negara yang teramat penting. Peraturan hukum yang diciptakan di dalam suatu negara, guna menjamin keselamatan masyarakat dan yang menuju kepada tercapainya kesejahteraan rakyat, peraturan – peraturan itu tak akan memberikan faedah, apabila tidak ada suatu tahapan (instansi), yang harus memberikan isi dan kekuatan kepada kaidah – kaidah hukum, yang diletakkan di dalam undang – undang dan peraturan hukum lainnya. Karena itu harus ada pihak yang dengan keputusannya atas dasar undang – undang dapat memaksa orang mentaati segala peraturan negara, dan menjadi forum dimana penduduk dapat mencari keadilan serta penyelesaian persoalan – persoalan tentang hak dan kewajibannya masing – masing menurut hukum.

Oleh karena itu, maka adanya peradilan yang baik dan teratur serta mencukupi kebutuhan adalah suatu keharusan di dalam susunan negara hukum. Tempat dan kedudukan peradilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi masih tetap diandalkan

Ä  Kelembagaan Peradilan

Kelembagaan peradilan dapat dibedakan antara susunan horizontal dan vertical.

Susunan horizontal menyangkut berbagai lingkungan badan peradilan (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan peradilan pajak). Selain itu ada juga badan peradilan khusus dalam lingkungan peradilan umum, dan Mahkamah Konstitusi

Susunan vertikal adalah susunan tingkat pertama, banding dan kasasi. Lingkungan badan peradilan untuk perkara – perkara sederhana yang berkaitan dengan sususan vertikal, yaitu yang berhubungan adanya banding ke pengadilan negri .

Seperti  perkara – perkara di bidang kekeluargaan seperti perceraian, hak pemeliharaan anak, pembagian kekayaan bersama, atau warisan. Untuk perkara perceraian dan hak pemeliharaan anak tidak perlu sampai tingkat kasasi, cukup sampai pemeriksaan tingkat banding.

Ä  Lembaga Peradilan Indonesia

Sebelum amandemen, lembaga peradilan di Indonesia hanya berpusat pada satu, yaitu Mahkamah Agung . Setelah amandemen, lembaga peradilan Indonesia dijalankan oleh dua lembaga, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

Badan Peradilan yang Berada di bawah Mahkamah Agung Meliputi badan Peradilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, sesuai dengan amandemen UUD 1945, ada Mahkamah Konstitusi yang juga menjalankan kekuasaan kehakiman bersama – sama dengan Mahkamah Agung.

a)      Mahkamah Agung

Mahkamah Agung (disingkat MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MA adalah:

-          Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang

-          Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi

-          Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi

b)      Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (disingkat MK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MK adalah:

  • Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,
  • memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945,
  • memutus pembubaran partai politik,
  • memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum
  • Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Ä Badan peradilan yang dibawah Mahkamah Agung

  1. Peradilan Umum

Peradilan umum meliputi dua bagian yaitu :

  • Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota.

Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.

Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

  • Pengadilan Tinggi

Berkedudukan di ibu kota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi. Pengadilan Tinggi merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri.

Pengadilan Tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk berdasarkan Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan Tinggi terdiri atas Pimpinan (seorang Ketua PT dan seorang Wakil Ketua PT), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

  1. Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang bagi rakyat sebagai pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.

  1. Peradilan Militer

Peradilan Militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer. Peradilan  militer meliputi:

  • Pengadilan Militer
  • Pengadilan Militer Tinggi
  • Pengadilan Militer Utama
  1. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.

Pengdilan tata usaha negra meliputi :

  • Pengadilan Tata Usaha Negara
  • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
  1. E. Struktur Politik Informal

Dalam kehidupan demokratis, struktur politik dapat dibedakan menjadi dua yaitu yang bersifat formal dan informal. Struktur politik yang bersifat formal seperti yang telah dijelaskan di atas terdiri dari pemerintahan dan birokrasi, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Lembaga Peradilan. Struktur informal merupakan struktur yang mampu memengaruhi cara kerja aparat masyarakat untuk mengemukakan, menyalurkan, menerjemahkan, mengonversikan tuntutan, dukungan, dan rnasalah tertentu yang berhubungan de­ngan kepentingan umum. Struktur politik yang bersifat informal terdiri dari partai politik dan organisasi politik diluar partai politik seperti media masa, kelompok-kelompok berbasis agama, LSM atau NGO dan asosiasi profesi lainnya.

  • Partai Politik

Partai politik telah menjadi cirri penting politik modern. Hampir dapat dipastikan bahwa partai – partai politik telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari suatu system politik di suatu Negara, baik yang demokratis atau yang otoriter sekalipun. Dalam hal ini, partai politik mengorganisasi partisipasi politik, dan system kepartaian akan sangat mempengaruhi batas – batas sampai dimana partisipasi tersebut. Partisipasi politik yang luas dan memiliki derajat pelembagaan yang rendah akan menimbulkan politik anomik dan kekerasan. Menurut Huntington, apabila partisipasi politik tanpa organisasi akan menjadi gerakan masal yang tidak terkendali. Dalam system politik demokrasi, partai politik melaksanakan empat fungsi yaitu;

Ä  Pertama, partai sebagai sarana komunikasi politik. Partai menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat. Partai melakukan penggabungan kepentingan masyarakat (interest aggregation) dan merumuskan kepentingan tersebut dalam bentuk yang teratur (interest articulation). Rumusan ini dibuat sebagai koreksi terhadap kebijakan penguasa atau usulan kebijakan yang disampaikan kepada penguasa untuk dijadikan kebijakan umum yang diterapkan pada masyarakat.

Ä  Kedua, partai sebagai sarana sosialisasi politik. Partai memberikan sikap, pandangan, pendapat, dan orientasi terhadap fenomena (kejadian, peristiwa dan kebijakan) politik yang terjadi di tengah masyarakat. Sosialisi politik mencakup juga proses menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahkan, partai politik berusaha menciptakan  image (citra) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum

Ä  Ketiga, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Partai politik berfungsi mencari dan mengajak orang untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai.

Ä  Keempat, partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Di tengah masyarakat terjadi berbagai perbedaan pendapat, partai politik berupaya untuk mengatasinya. Namun, semestinya hal ini dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi atau partai itu sendiri melainkan untuk kepentingan umum.

Partai politik merupakan salah satu pilar utama dalam system politik demokratis yang harus diperkuat peran dan fungsinya dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi kita. Sistem kepartaian Indonesia bersandarkan pada system multi partai yang diyakini sebagai system kepartaian yang tepat, Karena dapat mengakomodir pluralism dan keberagaman warga masyarakat, baik dari segi sosial, budaya, maupun geografis. Namun system ini juga mengandung sejumlah kelemahan, di antaranya menciptakan banyak partai politik, seperti yang kita ketahui bahwa pada`pemilu 2009 yang lalu ada 38 parpol nasional ditambah lagi 6 parpol dari Aceh. Sehingga tidak dapat melahirkan partai politik yang dapat memenangkan pemilihan umum secara mayoritas. Begitu pula dalam proses legislasi di dewan, banyaknya fraksi fraksi berdampak makin panjangnya proses pembahasan suatu rancangan undang undang, seperti yang terjadi saat ini dari agenda 12 UU yang akan dikeluarkan DPR yang selesai hanya 2 UU saja.

Jika di telaah secara kritis, sistem kepartaian era reformasi dengan berbagai kelemahannya telah mendorong terciptanya iklim yang sangat kondusif bagi partai politik untuk mengembangkan diri sebagai organisasi yang modern, kuat dan aspiratif untuk mengembangkan demokrasi di Indonesia. Namun budaya politik masyarakat kita- juga para elit politiknya- masih terpola dengan tradisi dan nilai-nilai yang primodialistik. Persoalan ini menjadi dilemma untuk mengembangkan partai politik sebagai lokomotoif demokrasi di Indonesia.

Secara mendasar masalah utama yang harus dilakukan partai politik kedepan untuk memebangun demokrasi di Indonesia adalah, Pertama, partai politik tidak terlalu tergantung pada figur tetapi harus mampu membangun sistem, terutama dalam pengambilan kebijakan-kebijakan strategis. Kedua, partai politik harus mengembangkan mekanisme organisasi yang terdesenteralisasi, menciptakan keseimbangan kewenangan antara pengurus pusat dan pengurus daerah. Ketiga, partai politik harus membangun sisitem menejemen dan penempatan personel berdasarkan pada pertimbangan profesionalisme. Keempat, partai politik harus memiliki mekanisme intern penyelesaian konflik secara damai. Adanya kecenderungan perpecahan atau munculnyakepengurusan ganda dalam partai politik menunjukkan lemahnya mekanisme intern dan kemampuan elit politik dalam menyelesaikan konflik. Kelima, partai politik harus menciptakan transparansi dan akuntabilitas public dalam mengelola organisasinya.  Keenam, perlunya pembatasan jumlah partai yang akan mengikuti pemilihan umum melalui mekanisme demokratis.   Ketujuh, partai politik berkewajiban menciptakan mekanisme check and balances dalam system kepartaian nasional dalam rangka demokratisasi.

  1. F. Struktur – Struktur Politik Informal di Luar Partai Politik

Struktur – struktur politik informal seperti media massa, kelompok – kelompok berbasis agama, LSM atau NGO, dan asosiasi profesi telah menunjukkan eksistensinya dalam sistem politik setelah selama kurang lebih 32 tahun ditekan oleh pemerintah. Bahkan, struktur – struktur politik informal tersebut telah memainkan peran penting dalam melakukan artikulasi kepentingan dan memberikan input yang berharga bagi sistem politik ketika struktur politik formal mengalami kemandegan dan gagal memainkan fungsi yang seharusnya mereka laksanakan. Dengan kata lain, ketika partai politik gagal melaksanakan fungsinya dalam menggalang dan melembagakan partisipasi politik, misalnya, kelompok – kelompok informal ini menggantikan peran partai politik dengan memobilisasi dukungan dan terlibat aktif dalam memengaruhi kebujakan – kebijakan publik. Dalam kaitan ini, terdapat banyak kebijakan pemerintah yang akhirnya urung dilaksanakan sebagai akibat tekanan yang terus – menerus dari struktur – struktur informal ini.

Media massa, misalnya, telah memainkan peran dalam melakukan sosialisasi politik dan komunikasi politik. Kemampuannya dalam menggalang opini publik telah membuatnya menjadi kekuatan demokrasi yang penting dalam beberapa tahun belakangan. Diberlakukanya UU No. 40 tahun 1999 telah membuatnya mampu berperan sebagai salah satu pilar demokrasi yang penting. Meskipun di antara pengamat menaruh keprihatinan yang mendalam sebagai akibat kiprah media massa dalam menggalang opini publik yang menyesatkan, tetapi fungsinya yang penting dalam komunikasi dan sosialisasi politik tidak dapat diragukan lagi. Media massa baik cetak ataupun elektronik telah secara intensif memberitakan berbagai persoalan masyarakat, mulai dari korupsi, kemiskinan, penyebaran penyakit flu burung, busung lapar, dan meluasnya kemiskinan dan pengangguran telah menjadi input penting bagi sistem politik. Sementara pada waktu bersamaan, media massa telah menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Beberapa tindakan dan kebijakan pemerintah yang disampaikan oleh media massa tersebut memeancing diskusi publik selama berhari – hari hingga berbulan – bulan.

Kalangan LSM atau sering juga disebut sebagai NGO atau CSO juga telah menjadi salah satu kekuatan yang diperhitungkan pada era reformasi. Pada masa Orde Baru, LSM telah menjadi salah satu kekuatan sosial yang penting dalam melakukan kritik terhadap pemerintah ketika kekuatan – kekuatan lain dalam masyarakatdiam sebagai akibat represi pemerintahan Orde Baru secara brutal. Dalam artikel yang diberi judul, “Indonesia Flexible NGO vs Inconsistent State Control”, Yumiko Sakai mengemukakan bahwa pada era tahun 1970 – an NGO mulai melakukan kegiatan dengan sungguh – sungguh, dan ini karena setidaknya empat alasan, pertama, meningkatnya kemiskinan di daerah urban dan daerah pedesaan, kedua, perubahan lingkungan politik domestik pada era tahun 1970 – an, ketiga, keberadaan kelompok – kelompok strategis masyarakat sebagai pemimpin, keempat, aliran dan bantuan finansial dari komunitas – komunitas internasional. Saat ini tidak kurang dari 12.000 NGO yang tercatat di seluruh Indonesia.

Pada era reformasi, LSM ini semakin mengakar dalam masyarakat dengan perhatian yang beragam. Beberapa di antaranya menaruh perhatian di bidang demokrasi, globalisasi, good governance, pemberdayaan konsumen, media, pertanian, isu – isu lingkungan hidup, korupsi, pemberdayaan perempuan, penyelamatan hewan, penegakan hukum dan lain sebagainya. Mereka terlibat aktif memengaruhi kebijakan publik berkenaan dengan bidang – bidang yang mereka tekuni. Mereka terlibat dalam lobi – lobi politik di DPR dan pemerintah agar kepentigan mereka dilindungi dan tujuan – tujuan mereka tercapai melalui sistem politik.

Kekuatan politik LSM ini menjadi signifikan tatakala mereka mempunya jaringan – jaringan internasional. Biasanya mereka dibiayai oleh lembaga – lembaga donor internasional, dan tidak sedikit diantaranya mempu menggalang opini publik tidak saja di tingkat lokal, tetapi juga nasional dan inernasional. LSM – LSM yang menaruh perhatian dalam pemberdayaan perempuan dan anti kekerasan domestik, misalnya secara aktif melakukan lobi terhadap struktur – struktur politik formal ketika kebijakan pemerintah dianggap mengancam kelompok – kelompok yang mereka perjuangkan. Meskipun tidak semua LSM mempunyai perilaku dan tabiat yang baik sebagaimana dikeluhkan oleh beberapa pihak, tetapi eksistensi mereka sangat penting dalam konteks artikulasi kepentingan sebagai bagian masyarakat sipil yang otonom. Diharapkan, kemunculan kelompok – kelompok LSM ini mendorong partisipasi rakyat dalam skala yang lebih luas dalam proses pembuatan, implementasi, dan evaluasi kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Asosiasi – asosiasi profesi juga mempunyai peran tidak kalah pentingnya dalam proses artikulasi kepentingan. Pada masa Orde Baru, lembaga asosiasi profesi semacam ini telah menjadi alat korporatisme negara yang relatif efektif dalam mengontrol masyarakat, terutama anggota – anggota profesi. Untuk itu, bagi asosiasi profesi tidak diizinkan mempunyai asosiasi di luar yang direstui oleh pemerintah. Sebagai akibatnya, asosiasi – asosiasi profesi semacam ini bukannya memperjuangkan kepentingan profesi dan anggota – anggotanya, tetapi malahan ditujukan untuk membungkam aspirasi yang barangkali berkembang dalam asosiasi.

Kondisi di atas telah banyak mengalami perubahan sejak reformasi dicanangkan tahun 1998. Para professional didizinka untuk mendirikan organisasi profesi sesuai dengan yang mereka inginkan, dan setiap profesi tidak harus hanya terdiri dari satu asosiasi profesi. Oleh karena itu, pada era sekarang ini, kita dapat, misalnya, menemukan lebih dari satu organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Padahal, pada masa Orde Baru, hanya PWI yang direstui oleh pemerintah dan dengan demikian menjadi satu – satunya asosiasi yang syah bagi para wartawan.

Proses demokratisasi telah membuat organisasi – organisasi ini berani menyuarakan hak – haknya. PGRI sebagai salah satu organisasi guru yang berdiri sejak pemerintahan Orde Baru telah menyuarakan hak – hak guru. Bahkan, mereka berani melakukan boikot dalam bentuk “mogok mengajar” ketika kebijakan pemerintah dirasa merugikan kepentingan – kepentingan mereka. Organisasi – organisasi lain, semacam organisasi petani juga melakukan hal yang kurang lebih sama. Bahkan, asosiasi kepala desa saluruh Indonesia berani mendatangi pemerintah pusat untuk memperjuangkan hak-haknya. Keseluruhan fenomena ini mengindikasikan bahwa lembaga – lembaga politik informal telah mempunyai peran penting dalam sistem politik demokrasi. Mereka terlibat dalam proses artikulasi dan agregasi kepentingan yang menjadi input penting sistem politik. Namun sayangnya, rendahnya responbilitas sistem politik membuat artikulasi dan agregasi kepnetingan ini berujung pada anarkisme massa.

DAFTAR PUSTAKA

Winarno, Budi. 2007. Sistem Politik Indonesia Era Reformasi. Media Pressindo. Yogyakarta

Sjaiful Rahman, M. 2004. Perubahan Konstitusi dan Kinerja DPR-RI dalam Era Reformasi. Yayasan Pancur Siwah. Jakarta

Yahya Harahap, Mohamad. 1997. Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa. Citra Aditya Bhakti. Bandung